Nasional

ICW Kritik Jokowi karena Dianggap Kurang Perhatikan Rekam Jejak Menteri Kabinet Indonesia Maju

Pemilihan menteri dalam Kabinet Indonesia Maju bikinan pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin dikritik Indonesia Corruption Watch (ICW). Koordinator Korupsi Politik ICW Donal Fariz, menilai Presiden Jokowi kurang memperhatikan rekam jejak calon menterinya. "Ini risiko pengisian jabatan strategis tanpa filter yang kuat," ujar Donal Fariz kepada wartawan, Kamis (24/10/2019).

Donal mengatakan seharusnya Jokowi melibatkan lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Direktorat Jenderal Pajak, dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menelusuri rekam jejak menteri. Sebagaimana diketahui, pelibatan lembaga itu sebetulnya dilakukan Jokowi saat awal pembentukan Kabinet Kerja pada 2014. Tidak dilibatkannya lembaga lembaga itu menyebabkan sejumlah menteri yang pernah diperiksa di KPK akhirnya terpilih.

Orang yang pernah diperiksa KPK memang belum tentu terlibat dalam kasus korupsi. Karena itu, menurut ICW, pelibatan KPK dinilai penting untuk menghilangkan keraguan publik terhadap menteri. "Pemerintah memulaistartyang buruk dalam membentuk kabinet ini," ujar Donal.

Diwartakan sebelumnya, Presiden Jokowitelah melantik 34 menteri untuk kabinet Indonesia Maju. Sejumlah nama mendapat sorotan karena pernah diperiksa KPK, di antaranya Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Desa Abdul Halim Iskandar. Nama Zainudin pernah muncul dalam kasus suap sengketa Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur di Mahkamah Konstitusi.

Ketua MK Akil Mochtar diduga pernah meminta uang Rp10 miliar ke Zainudin untuk mengurus sengketa Pilkada. Zainudin menyatakan percakapan itu hanya gurauan belaka. Rumah dan ruang kerja Zainudin juga pernah digeledah dalam kasus suap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik.

Sedangkan, Ida Fauziyah pernah diperiksa dalam korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun2012 2013yang menjerat Menteri Agama Suryadharma Ali. Saat diperiksa KPK pada Agustus 2014, politikus PKB ini mengaku ditanya soal fungsi pengawasan DPR. Adapun Abdul Halim Iskandar pernah diperiksa dalam kasus gratifikasi Bupati Nganjuk Taufiqurrahman.

Tags

Widya Aprilyanie

Seseorang yang pemarah tidak selalu bijaksana. Sekali dalam hidup orang mesti menentukan sikap. Kalau tidak, dia takkan menjadi apa apa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close