Nasional

Menlu Retno Sampaikan Pandangan Wapres JK dalam KTT BRF Beijing Soal Isu SDGs

Setibanya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (28/4/2019) dini hari, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan intervensi yang disampaikan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla pada sesi ketiga Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kedua Belt and Road Forum (BRF). Ia mengatakan bahwa JK telah memaparkan pandangan dan masukan Indonesia untuk sesi 3 Leaders Roundtable Belt and Road Forum yang bertajuk 'Promoting Green and Sustainable Development To Implement The UN 2030 Agenda'. Dalam acara yang dihelat di Ji Xian Hall, International Convention Center (ICC), Beijing, Tiongkok, Sabtu (27/4/2019) itu, kata Retno, JK telah menyatakan pandangan soal tema tersebut, termasuk pencapaian terkait Sustainable Development Goals (SDGs).

"Wakil Presiden pada saat pertemuan (BRF) berbicara pada sesi ketiga yaitu mengenai Sustainable Development dan pencapaian SDGs," ujar Retno, usai mendarat di Lanud Halim Perdanakusuma. JK saat itu mengatakan bahwa pencapaian SDGs menjadi hal yang sangat penting dalam pembahasan kerjasama pada KTT tersebut. "Pokok pokok pernyataan yang disampaikan oleh Wakil Presiden antara lain adalah bahwa pencapaian SDGs perlu sekali untuk direpresikan bagi kerjasama Belt and Road Initiative," jelas Retno.

Isu SDGs dinilai sangat penting, mengingat Indonesia merupakan negara penghasil sawit, salah satu produk yang memiliki kontribusi tinggi dalam pencapaian SDGs. Retno menambahkan, pada kesempatan itu JK menekankan bahwa prinsip seperti 'No One Left Behind' harus dipegang. "Nah Wakil Presiden menekankan bahwa pada saat kita bicara mengenai SDGs, maka prinsip 'No One Left Behind' harus ditekankan," kata Retno.

Kepada awak media, Retno menegaskan bahwa tentunya masing masing negara memiliki kepentingan dalam pembahasan isu pencapaian SDGs, lantaran mereka memiliki prioritas produk dan pertimbangan kondisi yang terjadi saat ini. "Dengan tentunya mempertimbangkan kondisi dan prioritas masing masing negara," pungkas Retno. Perlu diketahui, sebelumnya dalam sesi ketiga KTT BRF tersebut JK memang menyampaikan bahwa ada sikap diskriminatif yang diberlakukan sejumlah negara, terutama Eropa terhadap sektor perkebunan dan industri sawit.

Indonesia pun tentunya terkena dampak lantaran sawit merupakan produk yang berkontribusi secara signifikan dalam pencapaian SDGs Indonesia. Bahkan ada sekitar 16 juta orang yang terlibat dalam sektor produksi satu ini. Tidak hanya itu, Indonesia juga dikenal sebagai salah satu negara produsen sawit terbesar di dunia.

"Perlakuan diskriminatif ini diterapkan dengan mengatasnamakan isu keberlanjutan (sustainable palm oil)," kata JK dalam KTT tersebut. Isu SDGs menurutnya, sejak lama telah menjadi perhatian Indonesia. Terlebih dengan didukung adanya data yang bisa menunjukkan seberapa besar dampak yang bisa ditimbulkan dari adanya diskriminasi itu.

"Pada saat yang sama, isu sustainability ini telah menjadi perhatian dari negara produsen sejak lama yang diperkuat dengan dukungan data," tegas JK. Namun, apa yang selama ini dirasakan Indonesia tidak dipedulikan. Bahkan data yang disampaikan pun tidak didengarkan.

JK pun secara tegas mengatakan bahwa perlakuan diskriminatif tersebut harus segera dilawan karena akan merugikan Indonesia. "Diskriminasi terus dijalankan dan tentunya akan berpengaruh terhadap pencapaian SDGs Indonesia, Oleh karena itu, diskriminasi ini harus dilawan," pungkas JK.

Tags

Widya Aprilyanie

Seseorang yang pemarah tidak selalu bijaksana. Sekali dalam hidup orang mesti menentukan sikap. Kalau tidak, dia takkan menjadi apa apa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close